Kadjiro – Ketika perusahaan sudah berkembang dan karyawan semakin banyak, suatu peraturan dibutuhkan sebagai pedoman agar kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan baik. Peraturan inilah yang disebut dengan peraturan perusahaan yang dibuat untuk menciptakan standar kerja yang konsisten di dalam lingkungan kerja.
Peraturan ini juga berguna untuk mengurangi potensi konflik antara perusahaan dan karyawan karena sudah ada peraturan yang menjadi pedoman yang jelas konsekuensinya, sehingga jika ada pelanggaran, perusahaan mempunyai dasar untuk menjatuhkan sanksi bagi karyawan. Di dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan beberapa hal penting terkait peraturan yang perlu Anda ketahui.
Apa Itu Peraturan Perusahaan?
Sebelum membahas lebih jauh mengenai peraturan, ada baiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan peraturan? Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) sudah menyebutkan bahwa peraturan perusahaan merupakan peraturan yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
Peraturan ini berlaku dan wajib dipatuhi oleh karyawan supaya manajemen dan operasional perusahaan bisa berjalan dengan baik. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (Parmenaker 28/2014), penyusunan peraturan ini menjadi tanggung jawab perusahaan tapi di dalam penyusunannya tetap harus mempertimbangkan beberapa saran dari karyawan. Dengan dilibatkan saran dari karyawan dalam proses penyusunan peraturan, diharapkan peraturan ini bisa mengakomodir kebutuhan karyawan dan bisa menciptakan hubungan kerja yang baik antara perusahaan dan karyawan.
Kapan Peraturan Harus Dibuat?
Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Permenaker 28/2014, peraturan wajib dibuat jika jumlah karyawan yang dipekerjakan pada perusahaan sudah mencapai minimum 10 orang. Selain karena diwajibkan oleh peraturan yang berlaku, peraturan ini juga dibuat jika karyawan sudah mulai banyak dan bisnis semakin berkembang, agar menciptakan pedoman kerja yang konsisten dan menjaga harmonisasi di lingkungan kerja. Bahkan, jika ada karyawan yang mengajukan klaim atau gugatan kepada perusahaan, maka peraturan ini yang bisa dijadikan salah satu bukti untuk melindungi perusahaan.
Perlu Anda ketahui juga bahwa peraturan ini dianggap mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang berwenang di dalam bidang ketenagakerjaan. Jadi, setelah peraturan dibuat, jangan lupa untuk mengajukan permohonan ke dinas ketenagakerjaan setempat untuk mendapatkan pengesahan.
Cara Membuat Peraturan
Hal pertama yang harus Anda ingat ketika membuat peraturan adalah buat peraturan dengan pedoman kepada UU Ketenagakerjaan, juga mempertimbangkan kebutuhan perusahaan. Selain itu, di dalam membuat peraturan, Anda juga harus memahami konsekuensi yang akan ditanggung oleh perusahaan di kemudian hari jika karyawan melakukan perbuatan yang bisa merugikan perusahaan. Sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, peraturan paling sedikit harus memuat beberapa poin berikut :
- Hak dan kewajiban pengusaha.
- Hak dan kewajiban karyawan atau pekerja.
- Syarat kerja.
- Tata tertib perusahaan.
- Jangka waktu berlakunya peraturan.
Sedangkan aturan lainnya bisa ditentukan oleh perusahaan selama tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan tersebut ditujukan untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis, maka dari itu di dalam proses pembuatan peraturan, Anda juga bisa membentuk tim khusus yang memahami dan sudah berpengalaman terhadap UU ketenagakerjaan atau meminta saran dari pihak eksternal yang mempunyai latar belakang hukum khususnya hukum ketenagakerjaan agar aturan tersebut bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan perusahaan, tapi tidak menyalahi aturan hukum yang ada.
Poin Penting yang Harus Dicantumkan Pada Peraturan
Sebelum Anda memulai penyusunan peraturan, Anda harus mempertimbangkan hal-hal apa saja yang penting bagi perusahaan. Apa yang dianggap sebagai deal breaker? Jika Anda menganggap bahwa karyawan yang membocorkan informasi rahasia perusahaan merupakan deal breaker, maka Anda bisa mencantumkan sanksi yang berat kepada peraturan jika terjadi pelanggaran tersebut.
Untuk perusahaan yang bergerak di bidang digital marketing agency, mungkin dress code yang digunakan boleh kasual, tapi untuk kondisi tertentu seperti jika ada meeting dengan klien, karyawan diwajibkan untuk menggunakan pakaian formal untuk menjaga profesionalisme dan reputasi perusahaan Anda. Hal-hal ini yang bisa dicantumkan di dalam peraturan yang Anda buat. Pada umumnya, poin-poin penting yang harus dicantumkan adalah :
- Cuti bagi karyawan.
- Upah dan ketentuan promosi jabatan.
- Tunjangan bagi karyawan.
- Etika karyawan, seperti cara berpakaian, larangan menggunakan fasilitas kantor dan lain-lain.
Meski peraturan tidak bisa menjamin bahwa seluruh karyawan pasti akan mematuhi peraturan tersebut, tapi setidaknya dengan adanya aturan yang jelas, karyawan akan lebih aware dan paham apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang sehingga tidak menimbulkan kebingungan dan bisa menumbuhkan lingkungan kerja yang kondusif. Dengan adanya lingkungan kerja yang kondusif, hal tersebut juga bisa meningkatkan produktivitas karyawan di dalam bekerja. Semoga informasi diatas bisa membantu dan bermanfaat.
